TIGA PILAR PELAYANAN ASPIRASI — POLRI TEGASKAN: DARI EDUKASI HINGGA PENEGAKAN HUKUM, SEMUA DILAKUKAN SESUAI HUKUM & HAM!

JAKARTA || Pilar Keadilan — Di tengah dinamika penyampaian aspirasi masyarakat, Kepolisian Republik Indonesia melalui Divisi Hubungan Masyarakat (Divhumas) menegaskan kembali komitmennya: menjunjung tinggi hukum dan hak asasi manusia dalam setiap langkah pelayanan maupun pengamanan kegiatan warga. Penegasan ini sekaligus meluruskan berbagai distorsi informasi yang beredar di ruang publik.

“Polri bekerja sesuai prosedural atas nama hukum, dibatasi oleh hukum dan sepenuhnya memiliki akuntabilitas secara hukum,” tegas Karo Penmas Divhumas Polri, Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko, Selasa (1/9/2026).

 

🟢 1. UPAYA PREEMTIF — EDUKASI & PENCEGAHAN SEJAK AWAL

Polri tidak menunggu masalah terjadi. Pada fase paling awal, langkah-langkah yang diambil:

- Deteksi & Sosialisasi: identifikasi potensi gangguan sejak dini agar tidak berkembang — baik di ruang fisik maupun ruang siber
​-
Kolaborasi Bersama Masyarakat: Melibatkan tokoh, tokoh, masyarakat, komunitas HAM — membangun kemitraan warga untuk menjaga perdamaian bersama
​-
Edukasi & Literasi: Menangkal berita bohong, meredam ketegangan sosial, dan memperkuat persekutuan bangsa

"Polri mengedepankan pendekatan pemolisian yang humanis melalui deteksi dini, peringatan dini, dan pencegahan dini terhadap bentuk potensi gangguan."

 

🟡 2. UPAYA PREVENTIF — HADIR UNTUK MELINDUNGI, BUKAN UNTUK MENGHALANGI

Saat kegiatan berlangsung, kehadiran Polri di lapangan dirancang sebagai fasilitator demokrasi:

- Pengaturan & Pengamanan: Personel ditempatkan di titik krusial bukan untuk menutup ruang, tapi menjaga sepanjang dan menyelamatkan semua pihak
​-
Membantu Menyampaikan Aspirasi: mengubah hak konstitusional warga tetap terpenuhi, lalu lintas tetap berjalan, dan pendekatan persuasif seperti kejadian Polwan serta Polisi Humanis menjadi wajah utama di lapangan

“Kehadiran Polri di lapangan didesain untuk memfasilitasi hak konstitusional warga negara dalam menyampaikan pendapat — memberikan perlindungan kemanusiaan yang inklusif.”

 

🔴 3. UPAYA PENEGAKAN HUKUM — JALAN TERAKHIR YANG TERUKUR

Tindakan tegas bukanlah langkah pertama — ia adalah ultimum remedium, upaya terakhir yang hanya diambil ketika:

- Situasi telah berubah dari potensi gangguan menjadi ancaman nyata
​-
Keselamatan jiwa, HAM, maupun fasilitas publik terancam
​-
Setiap tindakan didasarkan pada aturan hukum yang berlaku, asas proporsionalitas, dan dapat dipertanggungjawabkan secara transparan

"Penegakan hukum dan tindakan represif merupakan upaya terakhir yang hanya diambil situasi jika terjadi gemetar menjadi gangguan nyata yang mengancam keselamatan."

 

📞 LAPORKAN, BUKAN DIAM — ATAU SEBALIKNYA, SEBARKAN KABAR TIDAK BENAR

Polri mengajak masyarakat ikut menjaga kondusivitas:

- Gunakan Whatsapp Presisi atau telepon 110 untuk laporan yang benar
​-
Percaya informasi dari sumber resmi — hindari memperluas disinformasi yang memecah belah
​-
Sinergi warga paling efektif pada tahap pencegahan, bukan pada saat konflik sudah terjadi
 

Inti dari seluruh penegasan ini sederhana: Aspirasi adalah hak, meminta adalah tanggung jawab bersama, dan hukum adalah payung yang melindungi semuanya. Polri hadir bukan untuk menekan suara rakyat, namun memastikan suara itu tersampaikan dengan aman, damai, dan tidak berujung pada kerugian siapa pun.